JEPANG
Jumat, 28 Agustus 2009 | 05:03 WIB
Tokyo, Kamis - Jepang adalah salah satu negara yang paling paham soal internet di dunia—kecuali kalau berhubungan dengan politik. Peraturan yang berusia puluhan tahun membuat kampanye di internet selama ini tidak diperbolehkan. Namun, pemilu hari Minggu ini menguji pembatasan itu dengan beberapa kandidat memanfaatkan internet.
Sebuah undang-undang tahun 1950 bertujuan menekan biaya dan menyeimbangkan kompetisi di kalangan kandidat, membatasi sejumlah kegiatan kampanye, termasuk lewat TV, dan jumlah serta ukuran selebaran yang diperbolehkan. Undang-undang itu tidak menyebutkan internet, tetapi interpretasi resmi adalah bahwa internet juga tidak diperbolehkan.
Menjelang pemilu parlemen 30 Agustus, yang paling ketat dalam beberapa tahun ini, banyak kandidat memperbarui halaman internet dan blog mereka untuk menarik pemilih. Untuk lolos dari peraturan itu, partai-partai dan para kandidat menghindari rujukan langsung ke soal pemilu. Di situs internet mereka membicarakan isu umum, seperti kebijakan dan acara-acara yang mereka hadiri.
Menyindir Hatoyama
Banyak dari mereka yang tergolong cekatan dalam membesar-besarkan diri atau mengkritik lawan secara tersirat. Bahkan, terlihat kampanye negatif, yang jarang terjadi sebelumnya.
Dalam sebuah karikatur di halaman internet resmi Partai Demokratik Liberal (LDP) yang berkuasa, seorang ahli masak mi mencoba menyenangkan setiap pelanggan sampai mangkuknya meluap dengan campuran ikan, buah, dan es krim. Juru masak itu mirip pemimpin oposisi Yukio Hatoyama dan dimaksud mengejek keraguan partainya, Partai Demokrat Jepang (JDP).
Pejabat pemerintah Masanobu Hara mengatakan, batasan mengenai apa yang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye sangat kompleks dan sejauh ini internet tak termasuk.
Para ahli mengatakan, perubahan hukum diperlukan untuk pemilu Jepang. (AP/DI)
Tokyo, Kamis
Sebuah undang-undang tahun 1950 bertujuan menekan biaya dan menyeimbangkan kompetisi di kalangan kandidat, membatasi sejumlah kegiatan kampanye, termasuk lewat TV, dan jumlah serta ukuran selebaran yang diperbolehkan. Undang-undang itu tidak menyebutkan internet, tetapi interpretasi resmi adalah bahwa internet juga tidak diperbolehkan.
Menjelang pemilu parlemen 30 Agustus, yang paling ketat dalam beberapa tahun ini, banyak kandidat memperbarui
Banyak dari mereka yang
Dalam sebuah karikatur di halaman internet resmi Partai
Pejabat pemerintah Masanobu Hara mengatakan, batasan mengenai apa yang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye sangat kompleks dan sejauh ini internet tak termasuk.
Para ahli mengatakan, perubahan hukum diperlukan untuk pemilu Jepang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar